Pameran pendidikan yang diikuti oleh sekitar  55 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta Se Jawa yang digelar di GOR Merdeka Jombang secara resmi dibuka oleh Drs H.Widjono Soeparno Msi Wakil Bupati Jombang pada hari Selasa (22/01/13).

Pameran pendidikan tersebut digelar setelah melihat banyaknya respons dari peserta didik dan para orang tua terhadap kelanjutan pendidikan putra putri mereka. Melihat hal tersebut maka MBGK (Musyawarah Bimbingan Guru Konseling) Jombang menjadikan kegiatan pameran pendidikan tersebut sebagai agenda rutin tahunan.

Dengan melibatkan 55 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta se Jawa ini diharapkan peserta didik maupun masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah ke Perguruan tinggi benar benar mendapatkan informasi yang jelas terhadap perguruan tinggi yang diinginkan, agar tidak terjadi salah pilih terhadap perguruan tinggi maupun jurusan yang dituju dikemudian hari.

Seperti di ungkapkan oleh Nur Hasan Efendi, ketua MKGK Jombang ,kegiatan pemeran pendidikan  tersebut digelar agar dapat memudahkan masyarakat terutama peserta didik untuk mendapatkan akses informasi seputar pendidikan tinggi secara langsung.  “Kegiatan pameran pendidikan ini digelar untuk memanjakan peserta didik dan masyarakat Jombang agar dapat mengakses informasi seputar pendidikan tinggi secara langsung,”ungkap Nur Hasan.

Sejumlah kampus yang ikut serta dalam pameran pendidikan ini antara lain STKIP PGRI Jombang, STIKES PEMKAB Jombang, STIE PGRI DEWANTARA Jombang, UNIPDU, Ikaha Tebuireng, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Malang, Perbanas Surabaya, UNAIR Surabaya, Universitas Indonesia Jakarta, Lembaga pendidikan AVIA Surabaya,  serta lembaga lembaga pendidikan lain juga turut serta  dalam pameran pendidikan tersebut.

Dalam sambutannya Drs H.Widjono Soeparno Msi Wakil Bupati Jombang mengatakan bahwa pameran pendidikan tersebut bisa dijadikan pusat layanan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lembaga pendidikan atau perguruan tinggi secara jelas dan langsung sesuai cita cita dan keinginan mereka. Dan utamanya adalah perguruan tinggi dan pendidikan profesi setelah lulus SMA.

Widjono soeparno Wakil Bupati Jombang juga  berharap pameran tersebut betul betul dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menggali informasi tentang perguruan tinggi secara langsung.  “Jadi manfaatkan kegiatan pameran ini sebaik baiknya untuk mengetahui informasi mengenai perguruan tinggi secara jelas, apalagi dalam kegiatan pameran tersebut pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis,”pungkas Widjono Soeparno.  (Jodhie_SJAM) read more →

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan ujian nasional (UN) di jenjang SMA/SMK dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 bakal dimajukan di kelas XI. Perubahan ini untuk membuat siswa di kelas XII bisa lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan diri atau kuliah.
"Pada tahun ajaran baru nanti, siswa kelas X dulu yang menghadapi perubahan Kurikulum 2013 di semua sekolah. Nanti juga ada penyesuaian UN-nya," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, dalam rapat dengar pendapat pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Menurut Musliar, perubahan UN di kelas XI SMA membuat siswa di kelas XII dapat lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan kuliah di perguruan tinggi. Adapun di jenjang SMK adalah agar siswa kelas XII bisa konsentrasi menyiapkan diri terjun di dunia kerja.
Musliar mengatakan, untuk jenjang SMA kelas XI yang menjalani perubahan kurikulum, buku teks yang disiapkan pemerintah adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah Indonesia. read more →

SEMARANG, KOMPAS.com — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tidak akan mengubah pelayanan terhadap siswa dan kualitas pendidikan yang ada. Sekolah-sekolah harus tetap menjalankan program-program yang ada sesuai dengan rencana, termasuk sejumlah sekolah RSBI di Kota Semarang.

"RSBI itu label. Setelah dibatalkan, kami tetap berjalan sebagaimana mestinya. Paling penting tidak akan mengubah pelayanan kepada siswa karena itu yang utama," ungkap Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang Bambang Nianto Mulyo, Rabu (9/1/2013).

Ia mengatakan akan tetap melanjutkan program sesuai rencana sambil menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hanya saja, untuk tahun depan, pihaknya akan menyesuaikan regulasi yang berlaku dan sudah siap untuk hal itu.

"Untuk tahun ajaran ini tinggal selesaikan lima bulan. Untuk 2013/2014 nanti pastinya akan ada petunjuk lebih lanjut. Kami ikuti regulasinya," ujarnya.

Bambang menegaskan, tanpa label RSBI atau tidak, pihak SMAN 3 tetap akan mempertahankan prestasi yang sudah ada, bahkan meningkatkannya. Dia bertekad, aktivitas siswa terkait kejuaraan internasional atau prestasi di dunia internasional tetap dijalankan dan mendapat perhatian khusus.

Secara umum, ia yakin, putusan MK tidak berpengaruh besar ke kualitas pendidikan. Hanya saja, Bambang mengkhawatirkan munculnya dampak psikologis terhadap para siswa.

"Yang sebelumnya bangga dengan RSBI bisa jadi berkurang. Mungkin akan ada dampak psikologis itu," ujarnya.

Kepala SMAN 1 Semarang Kastri Wahyuni juga mengatakan, putusan MK tersebut tidak akan berpengaruh pada pembelajaran. Ia pun tidak mengambil langkah khusus untuk menyosialisasikan kepada orangtua siswa.

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kemdikbud. Ia juga menjamin tidak akan terjadi penurunan kualitas pendidikan meski RSBI dihapuskan.

"Tidak akan ada penurunan kualitas. Pada prinsipnya sekolah bermutu itu akan dibutuhkan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng DIY Budhi Masthuri mengatakan, pihaknya menyambut positif putusan MK tersebut. Secara langsung ataupun tidak langsung, Pasal 50 (3) UU Sisdiknas tentang RSBI itu telah menimbulkan diskriminasi dan biaya tinggi atau komersialisasi dalam pelayanan pendidikan.

"Jajaran terkait diharapkan segera menjalankan putusan MK tersebut agar pelayanan pendidikan di Indonesia lebih berkeadilan sosial," katanya.

Di Semarang terdapat 1 SD RSBI dan 4 SMPN RSBI, yaitu SMPN 2, SMPN 5, SMPN 9, dan SMPN 21. Selain itu, terdapat juga empat SMAN RSBI, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4. SMK yang sudah RSBI adalah SMKN 4, SMKN 6, dan SMKN 7.

Selasa siang, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, RSBI dibubarkan oleh MK.
Dalam pembacaan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar putusan MK, menurut Juru Bicara MK Akil Mochtar, bisa dibaca di berita Ini Alasan MK Batalkan Status RSBI/SBI.


Source, edukasi.kompas.com read more →

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum secara resmi dirilis, jadwal Ujian Nasional (UN) 2013 sudah ditentukan. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Aman Wirartakusumah, mengatakan bahwa sesuai dengan jadwal yang telah disusun, UN 2013 akan dilangsungkan sekitar bulan April.

Namun jadwal penyelenggaraan di setiap jenjang pendidikan baru akan dirilis secara resmi segera setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menandatangani peraturan menteri (Permen).

"Iya sekitar April nanti pelaksanaan UN. Untuk detilnya nanti tunggu dulu Permen ditandatangani," kata Aman kepada Kompas.com, Rabu (26/12/2012).

Meski belum dirilis resmi ke publik, Aman tak menampik bahwa jadwal UN 2013 sudah beredar di kalangan dinas pendidikan di daerah. Menurutnya, sekolah perlu mempersiapkan diri lebih matang.

Apalagi, lanjutnya, UN tahun ini tidak hanya dijadikan sebagai alat penentu kelulusan tetapi juga dijadikan salah satu syarat untuk masuk perguruan tinggi negeri.

Kemarin, seperti dilansir oleh Surya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun mengatakan, UN untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA) akan digelar pada tanggal 15-18 April 2013. Dia mengharapkan seluruh siswa di Jatim mempersiapkan diri dengan baik. Angka kecurangan akan ditekan dengan penggunaan 20 paket soal untuk 20 siswa dalam satu ruang ujian.

September lalu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Khairil Anwar Notodiputro, mengatakan, UN mendatang akan menggunakan 20 paket soal setelah sebelumnya hanya 5 paket soal saja. Penambahan penggunaan paket soal ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas hasil UN.

Dengan bertambah banyaknya jenis soal dalam UN, pemerintah berharap potensi tindak kecurangan akan semakin sempit. Pasalnya, setiap siswa akan mengerjakan soal yang berbeda karena umumnya setiap ruang ujian hanya diisi oleh 20 peserta ujian. read more →

JAKARTA, KOMPAS.com — Kebijakan pendidikan di Indonesia selalu berorientasi proyek. Tak heran jika kualitas pendidikan Indonesia tak kunjung membaik. Demikian kajian yang dilakukan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti dalam refleksi akhir tahun di Jakarta, Kamis (27/12/2012), mengemukakan bahwa kualitas pendidikan Indonesia yang stagnan, bahkan memburuk, bisa dilihat dari berbagai kajian internasional soal peringkat dan kondisi pendidikan berbagai negara di dunia.
Sebagai contoh, hasil kajian Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) 2012, yang menilai kemampuan siswa kelas VIII di bidang Matematika, menempatkan Indonesia di urutan ke-38 dari 42 negara. Malaysia, Thailand, dan Singapura berada di atas Indonesia. Hasil sains pun tidak kalah mengecewakan. Indonesia di urutan ke-40 dari 42 negara. Yang mencengangkan, nilai matematika dan sains siswa kelas VIII Indonesia bahkan berada di bawah Palestina yang negaranya didera konflik berkepanjangan.
Survei firma pendidikan Pearson menunjukkan sistem pendidikan Indonesia terendah di dunia bersama Brasil dan Meksiko. Pada kelompok anak usia sekolah, sedikitnya setengah juta anak usia SD dan 200.000 anak usia SMP tidak dapat melanjutkan pendidikan.
Tingginya jumlah anak putus sekolah ini juga turut menjadi faktor rendahnya Education Development Index Indonesia, yakni peringkat ke-69 dari 127 negara. "Kita bukan mengejar peringkat di kajian atau survei internasional. Akan tetapi, hasil kajian ini seharusnya jadi alarm untuk refleksi secara serius mengapa pendidikan kita menurun. Mengapa kita, siswa, guru, sistem, dan kualitas pendidikan Indonesia terus terpuruk," kata Retno.
Sayangnya, kata dia, kebijakan yang diambil tidak untuk menjawab berbagai permasalahan mendasar untuk memperbaiki kondisi pendidikan. "Kebijakan yang diambil justru berorientasi proyek. Tak heran, banyak kebijakan pendidikan yang dibuat pemerintah mubazir dan menghambur-hamburkan uang negara," tutur Retno. read more →

Wacana yang berkembang di masyarakat terkait Kurikulum 2013 sangat marak. Ada berbagai persepsi dan kritik yang berkembang dan perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun.

Terlepas dari cemooh ”ganti menteri ganti kurikulum”, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespons perubahan dalam masyarakat dan mentransformasi diri.

Selama era reformasi, ini adalah ketiga kalinya kurikulum ditelaah dan dikembangkan dalam skala nasional setelah Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006. Publik sedang menantikan perubahan seperti apa dan apa yang akan ditawarkan dalam kurikulum baru serta dampak apa yang bisa diharapkan pada keluaran sistem pendidikan ke depan, sebagai akibat dari intervensi pemerintah melalui pengembangan kurikulum ini.

Substansi perubahan

Yang ramai diperbincangkan di media massa terkait perubahan kurikulum adalah pengurangan mata pelajaran dan penambahan jam belajar. Secara mendasar, ada empat elemen perubahan dalam Kurikulum 2013, yakni Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi (kompetensi inti dan kompetensi dasar), Standar Proses, dan Standar Penilaian.

Penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan memperhatikan pengembangan nilai, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu dengan fokus pada pencapaian kompetensi. Pada setiap jenjang pendidikan, rumusan empat kompetensi inti (penghayatan dan pengamalan agama, sikap, keterampilan, dan pengetahuan) menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar pada setiap kelas. Perubahan Standar Isi dari kurikulum sebelumnya yang mengembangkan kompetensi dari mata pelajaran menjadi fokus pada kompetensi yang dikembangkan menjadi mata pelajaran melalui pendekatan tematik-integratif (Standar Proses).

Perubahan pada Standar Proses berarti perubahan strategi pembelajaran. Guru wajib merancang dan mengelola proses pembelajaran aktif yang menyenangkan. Peserta didik difasilitasi untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta.

Perubahan Struktur Kurikulum telah memancing reaksi pro-kontra terkait pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bahasa Indonesia, dan Matematika pada jenjang SD. Integrasi kompetensi dasar yang biasanya diwadahi dalam mata pelajaran IPA dan IPS ke dalam mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia menuntut guru terus mengembangkan kompetensi profesional dan pedagogi mereka agar proses pembelajaran tematik-integratif bisa mengantar peserta didik mencapai standar kompetensi lulusan.

Sebagai bagian penting dalam rangkaian desain kurikulum, Standar Penilaian pun seyogianya berubah pula di kemudian hari. Penilaian yang mengukur hanya hasil pencapaian kompetensi harus bergeser menjadi penilaian otentik yang mengukur kompetensi sikap, keterampilan, serta pengetahuan berdasarkan hasil dan proses.

Pengembangan Kurikulum 2013 ini merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak orang, mulai dari Wakil Presiden, para birokrat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang terkait, akademisi, budayawan, agamawan, ilmuwan, pengembang kurikulum, dan guru.

Proses pengembangan kurikulum

Proses panjang dan intensif dalam pengembangan Kurikulum 2013 meramu dan mengolah Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Tentu saja adu argumentasi di antara anggota tim pengarah, tim inti, dan tim teknis pengembangan selama proses tidak bisa dihindari dan justru memperkaya dan mematangkan desain kurikulum yang baru.

Selanjutnya, rangkaian kegiatan uji publik yang sudah dijadwalkan mulai dari Kamis, 29 November, dan selama bulan Desember 2012 di sejumlah kota diharapkan bisa melibatkan para pemangku kepentingan dan menampung berbagai aspirasi dari masyarakat. Dalam era demokrasi, partisipasi dan keterlibatan publik akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap kurikulum baru ini.

Rasa kepemilikan ini akan mendorong keberhasilan pencapaian tujuan kurikulum dengan lebih efektif dibandingkan dengan imposisi dari otoritas pendidikan terhadap satuan pendidikan dan masyarakat. Tentu saja, rancangan Kurikulum 2013 tidak mungkin memuaskan semua pihak secara optimal. Demikian pula, tidak semua anggota masyarakat yang mempunyai aspirasi terhadap sistem pendidikan nasional bisa dilibatkan dalam kegiatan uji publik. Di negara yang sedang memperjuangkan dan memelihara demokrasi, ada banyak saluran penyampaian aspirasi di luar kegiatan uji publik.

Kecemasan dan kritik lewat media massa bisa dianggap sebagai bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat terhadap sistem pendidikan nasional. Masukan yang diharapkan dari publik mencakup— tetapi tidak terbatas pada—perspektif tentang kompetensi inti yang melandasi penjabaran kompetensi dasar pada setiap jenjang, struktur kurikulum, pengintegrasian IPA dan IPS pada jenjang SD, penambahan jam belajar, penghapusan penjurusan di SMA, serta optimalisasi potensi keberhasilan kurikulum.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang, mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum—termasuk pembelajaran —dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, keberhasilan ditentukan oleh komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar siswa.

Apakah Kurikulum 2013 ini akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia? Masih perlu komitmen dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan.


Anita Lie Anggota Tim Inti Pengembangan Kurikulum; Guru Besar Unika Widya Mandala, Surabaya
 

Sumber :

Kompas Cetak

Editor :

Caroline Damanik

read more →