Pameran pendidikan yang diikuti oleh sekitar  55 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta Se Jawa yang digelar di GOR Merdeka Jombang secara resmi dibuka oleh Drs H.Widjono Soeparno Msi Wakil Bupati Jombang pada hari Selasa (22/01/13).

Pameran pendidikan tersebut digelar setelah melihat banyaknya respons dari peserta didik dan para orang tua terhadap kelanjutan pendidikan putra putri mereka. Melihat hal tersebut maka MBGK (Musyawarah Bimbingan Guru Konseling) Jombang menjadikan kegiatan pameran pendidikan tersebut sebagai agenda rutin tahunan.

Dengan melibatkan 55 Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta se Jawa ini diharapkan peserta didik maupun masyarakat yang ingin melanjutkan sekolah ke Perguruan tinggi benar benar mendapatkan informasi yang jelas terhadap perguruan tinggi yang diinginkan, agar tidak terjadi salah pilih terhadap perguruan tinggi maupun jurusan yang dituju dikemudian hari.

Seperti di ungkapkan oleh Nur Hasan Efendi, ketua MKGK Jombang ,kegiatan pemeran pendidikan  tersebut digelar agar dapat memudahkan masyarakat terutama peserta didik untuk mendapatkan akses informasi seputar pendidikan tinggi secara langsung.  “Kegiatan pameran pendidikan ini digelar untuk memanjakan peserta didik dan masyarakat Jombang agar dapat mengakses informasi seputar pendidikan tinggi secara langsung,”ungkap Nur Hasan.

Sejumlah kampus yang ikut serta dalam pameran pendidikan ini antara lain STKIP PGRI Jombang, STIKES PEMKAB Jombang, STIE PGRI DEWANTARA Jombang, UNIPDU, Ikaha Tebuireng, Universitas Jember, Universitas Muhammadiyah Malang, Perbanas Surabaya, UNAIR Surabaya, Universitas Indonesia Jakarta, Lembaga pendidikan AVIA Surabaya,  serta lembaga lembaga pendidikan lain juga turut serta  dalam pameran pendidikan tersebut.

Dalam sambutannya Drs H.Widjono Soeparno Msi Wakil Bupati Jombang mengatakan bahwa pameran pendidikan tersebut bisa dijadikan pusat layanan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui lembaga pendidikan atau perguruan tinggi secara jelas dan langsung sesuai cita cita dan keinginan mereka. Dan utamanya adalah perguruan tinggi dan pendidikan profesi setelah lulus SMA.

Widjono soeparno Wakil Bupati Jombang juga  berharap pameran tersebut betul betul dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menggali informasi tentang perguruan tinggi secara langsung.  “Jadi manfaatkan kegiatan pameran ini sebaik baiknya untuk mengetahui informasi mengenai perguruan tinggi secara jelas, apalagi dalam kegiatan pameran tersebut pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis,”pungkas Widjono Soeparno.  (Jodhie_SJAM) read more →

Basic Training of IPM, atau dikenal dengan istilah lainnya PSA KADER adalah kegiatan promotor dari program kerja baru yang diusung Pimpinan Daerah IPM Jombang dalam rangka menjaring kader-kader unggulan di tingkat cabang dan ranting se-Kabupaten Jombang. Program ini sengaja diadakan guna mempererat tali silaturahim antara Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Jombang dengan pimpinan-pimpinan yang dibawahnya. Kegiatan ini juga mengusung visi meningkatkan tanggung jawab dan aktualisasi diri pada pelajar-pelajar Muhammadiyah serta bersiap diri untuk kepemimpinan IPM yang lebih baik diperiode selanjutnya.

Acara yang diselenggarakan pada 25, 26, 27 Januari 2013 bertempat di Pondok Baitul Amin Mojoanyar Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ini berhasil memprakarsai sekitar 70 orang peserta yang hadir dari seluruh pimpinan cabang dan ranting se-Kabupaten Jombang. Turut mengundang berbagai organisasi lain di luar Muhammadiyah untuk membuka kegiatan akbar ini, seperti OSIS SMA Negeri di Jombang, KNPI, IPNU, dsb. Sempat dikunjungi oleh ketua umum PDM Jombang yakni Bapak Dr. Rahmat serta dihadiri oleh anggota PDM dan perwakilan dari MPK.

Terselenggaranya kegiatan ini merupakan pendongkrak bagi Pimpinan Daerah IPM Kabupaten Jombang. Jadwal kegiatan disusun sedemikian rapinya dengan materi yang berbobot sesuai kadar kebutuhan ditingkat kepemimpinan masing-masing. Adapun materi-materi yang diperoleh oleh para peserta PSA Kader ini adalah: (1) Al-islam dan Kemuhammadiyahan, materi ini diberikan sebagai tombak awal para kader IPM agar tertancap pada diri mereka jiwa keislaman yang benar dan jiwa perjuangan Muhammadiyah; (2) Keorganisasian, khususnya ke-IPM-an yang bertema “IPM Beraksi” diharapkan menumbuhkan gejolak penggerak IPM yang patriotis berpikir kritis, kreatif serta tindakan yang dinamis; (3) Teknik persidangan, materi ini diberikan bertujuan untuk memberikan lahan cara untuk mencapai kesepakatan bersama yang demokratis.

Antusias para peserta PSA Kader ini terwujud dengan semangat mereka ditiap kegiatan. Mereka dengan sungguh-sungguh mendengarkan pemateri menyampaikan materinya, kemudian mengamalkan langsung dengan debat antar peserta yang dibagi menjadi kubu pro dan kontra untuk menguji kemampuan berbikir kritis dan berani menyampaikan pendapat. Tidak hanya itu, mereka kemudian juga melaksanakan proses persidangan dengan teknik yang telah disampaikan. Pada akhir acara peserta dipersilakan menyusun sebuah acara inagurasi yang mereka sendiri sebagai panitia dan pesertanya.

Tidak diragukan lagi, para penerus penggerak Muhammadiyah ini berbakat dan intelek dalam berorganisasi serta bersosialisasi. Adanya keakraban antar peserta dan panitia acara menyampaikan pesan bahwa IPM adalah keluarga besar yang dimiliki Muhammadiyah. ketika Kabupaten Jombang mampu menggemakan IPM diberbagai kalangan mulai dari pimpinan terendah yakni Ranting, Cabang hingga Daerah. Maka baiknya seluruh nusantara pun bisa demikian. Nuun Walqolami Wamaa Yasturuun.

read more →

JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan ujian nasional (UN) di jenjang SMA/SMK dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 bakal dimajukan di kelas XI. Perubahan ini untuk membuat siswa di kelas XII bisa lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan diri atau kuliah.
"Pada tahun ajaran baru nanti, siswa kelas X dulu yang menghadapi perubahan Kurikulum 2013 di semua sekolah. Nanti juga ada penyesuaian UN-nya," kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan, Musliar Kasim, dalam rapat dengar pendapat pemerintah dengan Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR di Jakarta, Selasa (15/1/2013).
Menurut Musliar, perubahan UN di kelas XI SMA membuat siswa di kelas XII dapat lebih berkonsentrasi untuk menyiapkan kuliah di perguruan tinggi. Adapun di jenjang SMK adalah agar siswa kelas XII bisa konsentrasi menyiapkan diri terjun di dunia kerja.
Musliar mengatakan, untuk jenjang SMA kelas XI yang menjalani perubahan kurikulum, buku teks yang disiapkan pemerintah adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Sejarah Indonesia. read more →

Musyawarah Wilayah IPM Jawa Timur atau bisa di singkat MUSWIL adalah ajang permusyawaratan terbesar IPM di Jawa Timur, Agenda 2 tahunan ini di selenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur, yang di targetkan terlaksana pada tanggal 15 - 17 Februari 2013 dan berlokasi di Universitas Muhammadiyah Malang. Acara pendukungpun di laksanakan mulai awal tahun, Lokakarya Materi yang dilaksanakan besok tanggal 12 Januari 2013 di Bojonegoro, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Muswil kali ini mengangkat tema " Tajdid Gerakan untuk Pelajar Berkemajuan". Dan apabila kawan-kawan semua ingin mengetahui segala info tentang Muswil IPM Jatim ke 18 ini bisa buka Official Blog muswil 18 "muswil18.blogspot.com". yuk kawan kita semarakkan MUSYAWARAH WILAYAH IKATAN PELAJAR MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR ke 18 ini. read more →

SEMARANG, KOMPAS.com — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan status rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) tidak akan mengubah pelayanan terhadap siswa dan kualitas pendidikan yang ada. Sekolah-sekolah harus tetap menjalankan program-program yang ada sesuai dengan rencana, termasuk sejumlah sekolah RSBI di Kota Semarang.

"RSBI itu label. Setelah dibatalkan, kami tetap berjalan sebagaimana mestinya. Paling penting tidak akan mengubah pelayanan kepada siswa karena itu yang utama," ungkap Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Semarang Bambang Nianto Mulyo, Rabu (9/1/2013).

Ia mengatakan akan tetap melanjutkan program sesuai rencana sambil menunggu instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Hanya saja, untuk tahun depan, pihaknya akan menyesuaikan regulasi yang berlaku dan sudah siap untuk hal itu.

"Untuk tahun ajaran ini tinggal selesaikan lima bulan. Untuk 2013/2014 nanti pastinya akan ada petunjuk lebih lanjut. Kami ikuti regulasinya," ujarnya.

Bambang menegaskan, tanpa label RSBI atau tidak, pihak SMAN 3 tetap akan mempertahankan prestasi yang sudah ada, bahkan meningkatkannya. Dia bertekad, aktivitas siswa terkait kejuaraan internasional atau prestasi di dunia internasional tetap dijalankan dan mendapat perhatian khusus.

Secara umum, ia yakin, putusan MK tidak berpengaruh besar ke kualitas pendidikan. Hanya saja, Bambang mengkhawatirkan munculnya dampak psikologis terhadap para siswa.

"Yang sebelumnya bangga dengan RSBI bisa jadi berkurang. Mungkin akan ada dampak psikologis itu," ujarnya.

Kepala SMAN 1 Semarang Kastri Wahyuni juga mengatakan, putusan MK tersebut tidak akan berpengaruh pada pembelajaran. Ia pun tidak mengambil langkah khusus untuk menyosialisasikan kepada orangtua siswa.

Hal senada ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bunyamin. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Kemdikbud. Ia juga menjamin tidak akan terjadi penurunan kualitas pendidikan meski RSBI dihapuskan.

"Tidak akan ada penurunan kualitas. Pada prinsipnya sekolah bermutu itu akan dibutuhkan masyarakat," katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng DIY Budhi Masthuri mengatakan, pihaknya menyambut positif putusan MK tersebut. Secara langsung ataupun tidak langsung, Pasal 50 (3) UU Sisdiknas tentang RSBI itu telah menimbulkan diskriminasi dan biaya tinggi atau komersialisasi dalam pelayanan pendidikan.

"Jajaran terkait diharapkan segera menjalankan putusan MK tersebut agar pelayanan pendidikan di Indonesia lebih berkeadilan sosial," katanya.

Di Semarang terdapat 1 SD RSBI dan 4 SMPN RSBI, yaitu SMPN 2, SMPN 5, SMPN 9, dan SMPN 21. Selain itu, terdapat juga empat SMAN RSBI, yakni SMAN 1, SMAN 2, SMAN 3, dan SMAN 4. SMK yang sudah RSBI adalah SMKN 4, SMKN 6, dan SMKN 7.

Selasa siang, MK mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, RSBI dibubarkan oleh MK.
Dalam pembacaan amar putusan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dasar putusan MK, menurut Juru Bicara MK Akil Mochtar, bisa dibaca di berita Ini Alasan MK Batalkan Status RSBI/SBI.


Source, edukasi.kompas.com read more →

Jakarta -  Para PengurusPimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah (PP IPM)  hari ini Rabu, (9/1/2013) siang akan melaksanakan prosesi pelantikan pengurus PP IPM periode 2012-2014 pasca-Muktamar IPM ke XVIII di Palembang, Sumatera Selatan dua bulan yang lalu, (25-28/11/2012).
Pengurus PP IPM periode ini merupakan hasil dari Muktamar Palembang, yang dipilih 9 orang formatur. Dari hasil formatur memilih Fida Afif Sebagai Ketua Umum PP IPM periode 2012-2014.
Setelah melakukan proses rapat formatur sebanyak tiga kali rapat, yang pertama di Palembang, kemudian  Jakarta dan terakhir di Yogyakarta, akhirnya tersusunlah 38 orang pengurus PP IPM yang baru.
Acara pelantikan sendiri digelar di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Jalan Menteng Raya 62 Jakarta. Pelantikan akan dihadiri petinggi-petinggi pemerintahan dan petinggi PP Muhammadiyah tak terkecuali Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Din Syamsuddin, MA.
PP Muhammadiyah berharap kepada pengurus PP IPM yang baru ini, agar segera bisa menjalankan amanah muktamar dengan sebaik-baiknya, sehingga proses kaderisasi di Pelajar bisa berjalan dengan baik.
Setelah prosesi pelantikan ini, akan dilanjutkan dengan rapat kerja pimpinan (rakerpim) di Bogor hingga Jumat esok. (dzar)
read more →